Pemilik Bangunan Liar di Sukagumiwang Indramayu Memilih Bongkar Sendiri

Peremajaan bendung rentang yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)  Cimanuk Cisanggarung, nyaris terhabat keberadaan bangunan liar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

Keberadaan bangunan liar ini mengganggu manuver alat berat untuk mengakses DAS. Dari ribuan bangunan liar tersebut sebagian mulai dibongkar pemiliknya. Sedikitnya di sepanjang DAS tersebut terdapat 375 bangunan permanen ilegal dan 1.925 semi permanen.

“Bagaimanapun kita harus sadar, tanah yang kami tempatpi milik pemerintah. Ya sewaktu-waktu ada program seperti ini harus rela membongkar sendiri,” ujar pemilik kios di DAS Sidupraja, Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya, Tamina (50), kepada Radar, Kamis (17/3).

Diungkapkan dia, sebelum dilakukan pembongkaran sudah ada surat edaran yang dikeluarkan. Diakui, respons pemilik bangunan liar bermacam-macam. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang menolak membongkar sendiri.

Camat Sukaguming, Suwenda SE mengapresiasi pemilik bangunan yang berinisiatif melakukan pembongkaran secara sukarela. Adanya kesadaran pemilik bangunan merupakan kontribusi positif dalam menyukseskan peremajaan saluran irigasi.

“Mudah-mudahan para pemilik bangunan liar yang lain juga menyadari hal ini. Normalisasi diperlukan untuk memperlancar air dari bendung rentang dan peningkatan produktivitas lahan pertanian,” kata dia.

Selain memberikan edaran, kata Suwenda, pihaknya juga berkordinasi dengan pemerintah desa agar memberikan pengertian pada pemilik bangunan. Pendekatan door to door ini cukup efektif karena banyak yang mulai membongkar sendir bangunan miliknya.

“Program ini sangat besar manfaatnya untuk Kabupaten Indramayu, sehingga harus didukung semua pihak termasuk para pemilik bangunan liar,” tandasnya. 

Sumber: radarcirebon.com

Read More

Kualitas Air Yang Dihasilkan PDAM Cabang Kandanghaur Menurun

Kualitas air bersih yang dihasilkan Perusahan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu (PDAM TDA) Cabang Kandanghaur, menurun drastis. Kondisi tersebut dikarenakan kekeruhan pada air baku untuk produksi PDAM masih mengalami fluktuasi. Bahkan saat ini kekeruhan mencapai 2.000 Nephelometric Turbidity Units (NTU).

Direktur Utama PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu H Tatang Sutardi S Sos MSi, melalui Kepala Cabang PDAM Kandanghaur Agus Suprihartono SSos mengatakan, tingkat kekeruhan air baku sebelumnya masih di level 1.000 NTU. Bahkan pekan kemarin mengalami penurunan hingga 500 NTU.

Beberapa hari terakhir ini terus naik dan sekarang mencapai 2.000 NTU. Karena tingkat kekeruhannya tinggi, PDAM menggunakan alumunium sulfat (A1). Senyawa ini digunakan untuk menjernihkan air dan biasa dilakukan apabila tingkat kekeruhan air baku diatas 1.500 NTU. “Pengunaannya untuk satu hari satu malam atau 24 jam menghabiskan sebanyak 1 tons. Biasanya atau dibawa level itu yang digunakan bahan poly aluminum chloride (PAC), ” ujar Agus, kepada Radar.

Agus mengatakan, tingginya kekeruhan pada air baku, dikarenakan debit air pada saluran sekunder BK kandanghaur naik, sehingga endapan lumpur saluran tersebut terangkat lalu bercampur dengan air. Air baku untuk produksi air bersih PDAM Kandanghaur, di ambil dari pintu induk Bendungan Salamdarma, melalui saluran sekunder BK Kandanghaur.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PDAM. Karena, kualitas air bersih yang diproduksinya itu tidak maksimal. Meski demikian, air bersih yang dihasilkan itu masih standar kesehatan nasional dan WHO.

“Bisa saja air yang kita produksi itu lebih jernih, tapi air yang dihasilkan tersebut tidak bisa menjangkau ke semua pelanggan. Namun tidak perlu khawatir, meski tingkat kejernihannya tidak maksimal, air bersih tersebut aman dan layak digunakan,” kata Agus.

Air bersih untuk kebutuhan pelanggan di wilayah Kandanghaur dan Gabuswetan, diproduksi melalui Instalasi Pengeolahan Air (IPA) yang berlokasi di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan. Instalasi tersebut mampu memproduksi air bersih sebanyak 60 liter/detik.

Sumber: radarcirebon.com

Read More

Wereng Mulai Menyerang Pemukiman di Anjatan Indramayu

Sepekan terakhir, warga di Kecamatan Anjatan diganggu serangan wereng ke kawasan permukiman. Organisme pengganggu tanaman yang menjadi musuh petani ini masuk ke dalam rumah dan mengerumuni lampu penerangan serta makanan dan minuman.

“Selain wereng, hama kodok juga ikutan menyerang pemukiman warga,” ujar warga Desa/Kecamatan Anjatan, Andi (30), kepada Radar, Kamis (17/2).

Wereng dan kodok ini umumnya menyerbu rumah- rumah warga yang berdekatan dengan areal persawahan. Belakangan, serangan kodok dan hama semakin meluas. Awalnya, keberadaan werang maupun kodok ini tidak meresahkan lantaran jumlahnya tidak seberapa. Tetapi setelah beberapa malam berlalu, kehadiran dua hama itu semakin mengganggu karena jumlahnya terus bertambah. “Kalau pagi, kodok menyisakan kotoran yang mirip kotoran kucing,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi supaya hama wereng berkurang, sebagian warga meletakkan ember besar yang berisi air. Dengan cara seperti ini, ketika wereng jatuh kebawah langsung masuk ke dalam air dan mati.

Asim (45) warga lainnya mengatakan, serangan hama werang dan kodok sangat mengganggu aktivitas warga. Keberadaan werang dan kodok di kawasan permukiman tersebut ditenggarai imbas dari penggunaan pestisida di lahan pertanian. “Sawah lagi disemprot obat. Pada akhirnya kodok dan wereng pindah ke permukiman warga,” terangnya.

Hewan amfibi sangat ringkih terhadap bahan-bahan kimia. Dosis racun yang terdapat pada obat-obat pertanian dalam skala besar akan berdampak negatif terhadap populasi amfibi di sawah. Sementara Cali (50) tokoh petani setempat meminta ada sosialisasi dari instansi terkait, untuk penanggulangan hama yang menyerang permukiman. Sebab, kehadiran hama sudah mengganggu ketenangan warga.

Sumber: radarcirebon.com

Read More

UPTD Puskesmas Sukra Indramayu Gelar Operasi Katarak

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Kecamatan Sukra bekerja sama dengan Rumah Sakit Cicendo Bandung menggelar operasi katarak bagi masyarakat wilayah kabupaten Indramayu dan Subang, Selasa, (15/3) kemarin.

Kegiatan kemanusiaan itu mendapat antusias dari masyarakat, bahkan aktivitas pelayanan terlihat lebih ramai dari hari-hari sebelumnya, di hari ini bukan hanya pelayanan kesehatan umum saja yang sedang dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat ini, tetapi juga pelayanan operasi katarak masal yang diikuti sekitar 150 warga ditangani oleh dokter spesialis Rumah Sakit Cicendo yang merupakan Rumah sakit terkenal di Indonesia dengan keahliannya di bidang penyakit mata.

Samin (35) warga Desa Sukarasa  Kabupaten Subang menuturkan demi kesembuhan matanya, ia rela menunggu dan antri sejak subuh tempat pelayanan gratis ini.

 “Abdi geus aya di didieu ti kentong subuh, khawatir teu ka asup (saya sudah ada di sini sejak azan subuh, khawatir tidak kebagian tempat) “ tuturnya kepada “FC”, kemarin.

Ia membawa orang tuanya yang sudah hampir satu tahun  mengidap katarak,  kegiatan operasi katarak ini sangat membantu meringankan beban sebaai warga Subang ,  jika dibandingkan harus langsung ke RS Cicendo  Bandung  belum lagi hal-hal lainnya.

Sementara itu,  Mantri jaga Puskesmas Sukra, Karyanto mengutarakan bahwa kegiatan ini akan berlangsung  selama enam kali dari mulai bulan maret sampai September 2016 nanti, adapun apabila pasien yang memiliki Jamkemas atau Kartu Indonesia Sehat, tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis, tetapi untuk pasien yang tidak memiliki KIS masih bisa dilayani dengan jalur umum dengan tarif Rp.600,000,-  per mata.

“Kegiatan ini mas, akan dilaksanakan setiap bulan selama 6 kali mulai bulan ini sampai dengan bulan September, itu bisa dilihat tanggal- tanggal pelaksanaan nya di papan penumuman” tuturnya

Menurutnya, masalah biaya semua digratiskan terutama peserta dan pemegang Kartu Indonesia Sehat, adapun  yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah masuk dalam kategori umum dengan biaya Rp600 ribu.

Pantauan “FC”, papan pengumuman di ketahui bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan lagi pada bulan 12 April, 10 Mei, 19 Juni, 9 Agustus dan 13 September 2016 nanti.  Bagi masyarakat pembaca yang mengetahui ada tetangga yang terinfeksi katarak bisa di bawa langsung dan segera dioperasi pada tanggal – tanggal tersebut di Puskesmas Sukra.

Pelaksanan operasi katarak kali ini yang mendaftarkan diri sebagai peserta baik yan berasal dari wilayah Indramayu Barat bahkan dari tetangga Kabupaten tampak dalam antrian termasuk pasien yan mengidap penyakit katarak dalam berbagai kategori jenis penyakit mata.

Sumber: fajarnews.com

Read More

Ratusan Siswa SMP Negeri 1 Kroya Indramayu Unjuk Rasa Tolak Uang Perpisahan

Ratusan siswa SMP Negeri 1 Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu melakukan aksi Unjuk rasa penolakan uang perpisahan Kelas IX, mereka menuntut agar pihak sekolah untuk menghapus Pungutan tersebut.

Ratusan Siswa SMP Negeri 1 Kroya yang terdiri dari kelas VII dan VIII dan sebagian siswa kelas IX SMP ini, melakukan aksi unjuk rasa pada saat jam istirahat dengan berorasi di sekolahan serta membentangkan famplet dan spanduk yang bertulisan penolakan adanya pungutan.

Dalam orasinya para siswa ini, meminta pihak sekolah untuk tidak terus menerus melakukan pungutan. Hal ini dikarenakan kondisi orang tua mereka yang belum panen sehingga kerap mengeluh bila dimintai uang untuk kebutuhan sekolah.

 “kami minta pihak sekolah untuk menghentikan segala bentuk pungutan termasuk pungutan uang perpisahan yang dinilai memberatkan orang tua kami,” tegas seorang siswa dalam orasinya.

Siswa juga mempertanyakan pungutan uang perpisahan bagi seluruh siswa kelas VII dan VIII yang besarnya 50 ribu rupiah per siswa. Sejumlah siswa menilai pungutan tersebut merupakan beban bagi orang tua terlebih pada saat ini belum memasuki masa panen.

Keluhan beratnya beban uang perpisahan juga disampaikan oleh perwakilan siswa kelas IX yang dikenakan biaya perpisahan sebesar 200 ribu rupiah persiswanya. Menurut mereka, pihak sekolah seharusnya mempetimbangkan besarnya biaya yang akan dibebankan kepada orang tua.

“kalo bisa, pihak sekolah mengurangi biaya untuk perpisahan ini karena bagi orang tua sangat memberatkan,” papar siswa kelas IX.

Para siswa kelas IX mengaku selain pungutan uang perpisahan, siswa juga dikenakan uang pengayaan dan pungutan-pungutan lainnya yang mau tidak mau harus dibayarkan oleh siswa yang akan mengikuti ujian sekolah.

Selain menolak adanya pungutan di sekolah, ratusan siswa juga menolak adanya pemindahan dua orang guru mereka ke sekolah lain. Dalam spanduk tersebut, mereka meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk mempertahankan guru bidang studi bahasa Inggris, dan guru BP pindah ke SMP Negeri IV Gabus Wetan.

Sementara itu, aksi ratusan siswa ini tidak ditemui oleh kepala sekolah. Aksi siswa ini hanya ditemui oleh perwakilan guru dan wakil kepala sekolah di sekolah tersebut.

Sedangkan Menurut informasi dari pihak sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Kroya, Drs Setya Budi Utomo MA, sedang ke Dinas Pendidikan di Indramayu untuk suatu keperluan kedinasan, dan ada yang menyebutkan kepala sekolah sedang sakit.

Sumber: fajarnews.com

Read More

Pemilik Warung di Pantura Indramayu Minta Mediasi Sebelum Penggusuran

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu untuk melakukan penggusuran terhadap warung remang-remang (warem) di sepanjang jalur pantura Indramayu, disayangkan para pemilik warem. Pasalnya, penggusuran tersebut tidak diawali dengan adanya mediasi terlebih dahulu.

Koordinator Komunitas Pengelola Kafe Pantura, Budi Asmara mengatakan, dirinya kecewa atas rencana penggusuran tersebut, untuk itu sebelum dilakukan penggusuran, pihaknya meminta adanya mediasi terlebih dahulu.

"Ya kami minta adanya mediasi dulu, meskipun dalam surat teguran tersebut berisi tiga pelanggaran seperti pelanggaran peraturan daerah (perda) minuman beralkohol (mihol), prostitusi dan menduduki tanah negara," kata dia, Rabu (16/3/2016).

Dia mengaku, jika tujuan penggusuran tersebut untuk penertiban mihol

dan prostitusi, pihaknya meminta adanya pelatihan dan pembinaan, namun jika untuk menertibkan bangunan yang berada di atas tanah negara, pihaknya meminta adanya relokasi dan alih fungsi usaha.

"Memang selama ini tidak ada retribusi, akan tetapi bangunan sepanjang pantura ini tidak semua warem. Kami siap merubah usaha kami jika penggusuran tersebut dilakukan secara baik-baik" paparnya.

Dia menyebutkan, di Kecamatan Patrol ada 70 warem yang sudah mendapatkan tiga kali surat teguran. Namun itu belum secara menyeluruh. "Pokoknya kami meminta mediasi terlebih dahulu sebelum penggusuran" tegasnya.

Sementara, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Indramayu, Siti Nur Amalia membenarkan, akan adanya pembongkaran warem di sepanjang Pantura, mulai dari Lohbener hingga Sukra, Indramayu. "Insya Allah akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Maret mendatang," ucapnya.

Sumber: okezone.com

Read More

Pembongkaran Warem di Indramayu Dilaksanakan Sabtu Ini

Pejabat Pelaksanaan teknis Kegiatan (PPTK) Penegakan Perda di Indramayu Sekaligus Kasubag Umum dan Pegawaian Sat Pol PP Indramayu, Siti Nurmalia menegaskan Bahwa Pembongkaran Warung remang remang di Kabupaten Indramayu Akan di laksanakan Sabtu depan, Perihal itu diungkapkan Situ nurmalia Ketika ditemui FC di ruang kerjanya.

“ untuk pembongkaran Warem di Indramayu ini, kita akan dilaksanakan tanggal 19 mendatang tepatnya hari sabtu depan,” ujarnya.

Menurut Nurmalia, Pihaknya saat ini, masih melakukan tahapan tahapan surat menyurat terkait pembongkaran warung remang remang di kabupaten Indramayu termasuk diantaranya melayangkan surat peringatan kepada para pemilik warung remang remang yang berdri di tanah pemerintah tampa memiliki ijin yang resmi.

“ Surat peringatan satu, kita sudah layangkan per tanggal 1  sampai tanggal 8 maret kemarin, sedangkan surat peringatan kedua baru kami layangkan terhitung tanggal 14 sampai 17 maret kedepan,” ujarnya.

Dia mengatakan, setelah proses tahapan itu ditempuh, pihaknya pun akan melayangkan surat peringatan ketiga yakni terhitung pada tanggal 18 maret depan, setelah itu jedah  1x24 jam pihaknya akan melakukan pembongkaran.

“ proses pembongkaran warem ini, akan melibatkan kurang lebih 100 personil yang terdiri dari pihak kepolisian setempat dan TNI serta jajajaran Muspika di kabupaten Indramayu untuk meminimalisir gesekan di lapangan,” ungkapnya.

Nurmalia menuturkan, Untuk Zonasi Pembongkaran Ini, akan di lakukan di wilayah sepanjang pantura di kecamatan kandanghaur tepatnya di Desa eretan Kulon kemudian akan diikuti ditempat lainya seperti di kecamatan Patrol.

“kami sudah berkordinasi dengan pemerintah Desa dan kecamatan terkait perihal akan dilakukan pembongkaran  tersebut termasuk kepada dinas terkait yang mempunyai wewenang,” ujarnya.

Namun demikian, kata nurmalia, terkait pembongkaran ratusan warem di Indramayu ini, masih sedikit terkendala dengan minimnya anggaran  sehingga di laksanakanya secara bertahap.

“ karena minimnya anggaran, untuk tahap pertama puluhan warem yang berdiri di sepanjang pantura kecamatan Kandanghaur,” ujarnya.

Sumber: fajarnews.com

Read More

Jembatan Dilebarkan, Dua Desa di Kecamatan Patrol Bebas Banjir

Warga Desa Bugel dan Sukahaji, Kecamatan Patrol, akhirnya bisa terbebas dari banjir. Sejak pelebaran Jembatan Bugel, permukiman warga nyaris tidak terendam meski curah hujan tinggi. “Hanya areal persawahan yang kebanjiran, itu pun hanya sebagian kecil saja,” ujar Slamet Supriyadi, Ketua RT 04 RW 04 Desa Sukahaji, kepada Radar, Selasa (15/3).

Menurut Slamet, sebelum Jembatan Bugel dilebarkan, setiap hujan turun luapan air bisa merendam ribuan rumah warga. Tak hanya itu, ratusan hektare sawah juga terendam. Kondisi itu tentu sangat merugikan masyarakat.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bugel, Edi Suwiryo menambahkan, Desa Bugel dan Sukahaji terendam banjir karena saluran pembuangan yang ada tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, terjadi penyempitan di Jembatan Bugel.

Setelah jembatan dilebarkan, saluran pembuang berfungsi dengan baik. Sungai Bugel yang menjadi sentral pembuangan dari beberapa anak sungai dan saluran air, tak pernah meluap. “Sungai Bugel itu muara dari beberapa sungai di Kecamatan Patrol dan Anjatan, semua pembuangannya lewat situ,” tuturnya.

Terakhir terjadi banjir parah awal tahun 2014 lalu. Ribuan rumah dan ratusan hektare sawah terendam. Banjir juga merendam sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.

“Alhamdulilah, selama dua tahun ini tidak ada banjir besar. Tinggal memperbaiki saluran pembuangan lainnya, seperti Kalen dan Spal,” katanya.

Sumber: radarcirebon.com

Read More

Jelang Panen Padi di Kabupaten Indramayu, Tengkulak Mulai Bermunculan

Menjelang musim panen padi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat para tengkulak yang biasa membeli padi milik petani mulai bermunculan dan biasanya mereka membeli padi saat masih di sawah atau belum dipanen.

Sistem tersebut biasa dikenal dengan sistem tebas, para tengkulak biasanya langsung mendatangi petani di sawah yang hendak dipanen dengan hitungan harga perkiraan hasil padi dan sesuai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ketua Kelompok Tani Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Rusdani mengatakan seminggu sebelum panen biasanya para tengkulak mulai berdatangan dan mencari petani yang siap menjual padinya dengan sistem tebas.

Dia menuturkan dengan sistem tebas, pemilik sawah tidak perlu memikirkan proses panen maupun penjemuran padi sebab hal itu sudah menadi tanggungan pembeli (tengkulak).

“Biarpun jumlah padi yang akan dipanen belum diketahui akan tetapi harganya sudah disepakati,” katanya, Rabu (16/3/2016).

Rusdani mengungkapkan harga gabah dengan sistem tebas berkisar Rp18-Rp21 juta per bau (1 bau = 0,7 Ha) atau tergantung tawar-menawar dan kualitas tanaman padi.

Sumber: bandung.bisnis.com

Read More

Puluhan Bangunan Bersejarah di Kabupaten Indramayu Tidak Terawat

DPRD Kabupaten Indramayu tengah menyiapkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang cagar budaya untuk mendukung pelestarian dan perlindungan terhadap bangunan bersejarah.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu Ali Akbar mengatakan, raperda tentang cagar budaya ini disusun berdasarkan aspirasi dari sejumlah komunitas masyarakat yang peduli terhadap bangunan bersejarah. “Raperda cagar budaya di harapkan mampu mem proteksi bangunan-bangunan bersejarah dan upaya pemeliharaan nya,” jelas dia, kemarin.

Pasalnya, selama ini, perlindungan terhadap bangunan bersejarah di Kabupaten Indramayu dinilainya masih minim. “Kami juga mengundang kembali pemerhati budaya Indramayu untuk hearing hari ini (kemarin). Banyak masukan dari budayawan dan praktisi kebudayaan soal cagar budaya di Indramayu,” tuturnya.

Ali Akbar menambahkan, selain melakukan hearing dengan pemerhati kebudayaan, pihak nya juga akan mengundang pejabat Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporabudpar) Kabupaten Indramayu untuk membicarakan konsep peles tarian cagar budaya di Kabupaten Indra mayu. “kami juga akan melakukan kunjungan la pangan ke sejumlah lokasi cagar budaya milik daerah,” katanya.

Sementara itu, pegiat he ritage Indramayu Nang Sadewo me nye butkan, dari 110 bangunan bersejarah di Ka bupaten Indramayu, hanya 20 diantaranya yang benar-benar terawat.

Pasalnya, ke-20 ba ngunan tersebut kini digunakan sebagai kantor pemerintahan maupun BUMD/BUMN. Menurutnya, dengan adanya aktivitas pemerintahan maupun BUMD/BUMN di bangunan bersejarah, otomatis ada dana perawatan bangunan.

Sementara bangunan bersejarah lainnya, kata dia, rentan diubah bentuknya karena dirawat oleh perorangan. “Meski demikian, dari seluruh bangunan yang telah disebutkan, hanya Gedong Duwur yang telah mendapatkan legitimasi sebagai bangunan bersejarah,” sebut dia. Nang Sadewo yang merupakan salah satu pencetus Indramayu Historia Foundation mencatat, terdapat sejumlah bangunan kuno bersejarah, terutama yang berkaitan erat dengan cikal bakal hadirnya Kabupaten Indramayu.

Lokasi bangunan tua di sepanjang Jalan Veteran hingga Paoman Indramayu, ungkap dia, memiliki sejarah yang cukup panjang. Di lokasi se panjang 2 kilometer itu, dulunya merupakan kawasan niaga terbesar. Di lokasi itu pun terdapat Pelabuhan Cimanuk yang menjadi pusat perdagangan kolonial Hindia-Belanja.

Tak heran, di lokasi itu terdapat banyak bangunan kuno bergaya Hindia Belanda yang menggambarkan kejayaan Hindia-Belanja di masa lampau. “Kami meng inginkan aset bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah dan menjadi kawasan cagar budaya,” tandasnya.  

Sumber: koran-sindo.com

Read More

Ribuan PNS Indramayu Berpendidikan Rendah Terancam Dirasionalisasi

Sebanyak 5.538 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berpendidikan rendah. Para PNS tersebut memiliki tingkat pendidikan mulai dari lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali menerangkan, rencana rasionalisasi PNS lulusan SD, SMP dan SMA yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2016 hingga 2019 itu mengancam ribuan PNS di Kabupaten Indramayu.

"5.538 orang tersebut terdiri dari 170 orang lulusan SD, 262 orang lulusan SMP dan 5.106 orang lulusan SMA" kata Ahmad, Selasa (15/3/2016).

Namun demikian, lanjutnya, rencana rasionalisasi PNS tersebut bisa terganjal, lantara hingga saat ini belum adanya aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Ia menilai jika peraturan pemerintah belum ada, rencana tersebut tidak akan terealisasi.

"Kami hanya mengikuti aturan pemerintah saja. Jika belum ada kemungkinan rencana ini masih jauh," ucapnya.

Dalam meningkatkan SDM PNS, Ahmad mengaku Pemkab Indramayu belum memberikan bantuan pendidikan terhadap SDM PNS yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Di samping adanya rencana itu, kata dia, rencana rasionalisasi PNS sangat berbenturan dengan masalah kurangnya PNS di Kabupaten Indramayu yang mencapai hingga 10 ribu PNS.

"Kebutuhan PNS di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar 25 ribu orang. Namun, saat ini jumlah PNS yang tersedia hanya 14.631 orang. Itu berarti, Kabupaten Indramayu masih kekurangan sekitar 10 ribu orang PNS. Kekurangan tersebut terutama terjadi pada tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan," pungkasnya.

Sumber: okezone.com

Read More

Bupati Indramayu Dukung Kegiatan Seismik Pertamina EP

Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung pelaksanaan seismik Akasia Besar yang sedang dilakukan oleh Pertamina di 206 desa. Selain kabupaten Indramayu, kegiatan seismik oleh Pertamina juga digelar di kabupaten Cirebon, dan kabupaten Majalengka.

Hal tersebut disampaikan oleh bupati Indramayu Hj Anna Sopanah, terkait pelaksanaan seismik Akasia besar yang sedang dikerjakan di wilayah kabupaten Indramayu pada Senin (14/03) kemarin.

Bupati Indramayu Anna Sopanah mengatakan, pemerintah kabupaten Indramayu mendukung kegiatan seismik Akasia Besar yang dilakukan diwilayahnya oleh Pertamina. “pemerintah kabupaten Indramayu mendukung kegiatan seismik oleh Pertamina,” jelas Anna Sopanah.

Anna meminta, kegiatan seismik yang digelar di 206 desa di wilayahnya dapat berjalan dengan baik, dan memperhatikan hak-hak masyarakat terkait kegiatan pasca berlangsung seismik tersebut.

“Pertamina sudah sepatutnya memberikan klaim ganti rugi atas kegiatan seismik yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya tidak ingin kegiatan seismik ini akan merugikan warga saya,” jelasnya.

Anna Sopanah juga meminta kepada seluruh jajarannya dari mulai camat, kepala desa, hingga ketua RW dan ketua RT yang wilayahnya dilalui kegiatan survei seismik, untuk dapat menjelaskan sosialisasi yang sudah dipaparkan oleh pihak Pertamina kepada masyarakat terkait dengan kegiatan tersebut.

Chief Humas Seismik 3D Akasia Besar Pertamina, Salahudin Achmad, sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Indramayu, dalam kegiatan survei seismik yang dilakukan oleh Pertamina.

Dijelaskan Salahudin Achmad, kegiatan seismik yang dilakukan di 244 desa di kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu sudah melalui proses pelaksanaan ganti rugi kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Di kabupaten Majalengka dari 22 desa yang kita lakukan survei seismik, sudah seluruhnya diberikan ganti rugi atas kerusakan dan dampak yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut. Termasuk desa-desa di kabupaten Cirebon dan kabupaten Indramayu,” jelas Salahudin Achmad.

Sumber: cirebontrust.com

Read More

Pemkab Indramayu Kekurangan 10 Ribu PNS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu masih kekurangan 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS). Namun, hingga kini Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS.

''Banyak instansi jadi kesulitan karena kekurangan PNS,'' ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/3).

Syadali menjelaskan, kebutuhan PNS di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar 25 ribu orang. Namun, saat ini jumlah PNS yang tersedia hanya 14.631 orang.

Itu berarti, Kabupaten Indramayu masih kekurangan sekitar 10 ribu orang PNS. Kekurangan tersebut terutama terjadi pada tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan.

Kekurangan jumlah PNS itu ditambah dengan banyaknya PNS yang pensiun. Selama 2010 - 2015, terdapat kurang lebih 2.500 PNS yang pensiun. Sedangkan pengangkatan PNS baru dalam kurun waktu lima tahun tersebut, hanya ada

253 orang. ''Jumlah PNS yang masuk dengan PNS yang keluar (pensiun), sangat tidak seimbang,'' tutur Syadali.

Syadali mengungkapkan, kekurangan PNS tersebut sangat menyulitkan instansi-instansi di Kabupaten Indramayu. Apalagi, pemerintah  melarang adanya pengangkatan honorer oleh instansi pemerintah. ''Ini jadi dilematis,'' tutur Syadali.

Di satu sisi, pemerintah melarang pengangkatan honorer. Namun di sisi lain, instansi, seperti misalnya lembaga pendidikan (sekolah), membutuhkan guru untuk mengajar murid-muridnya.

Untuk mengatasi kekurangan guru PNS tersebut, Syadali mengakui banyak sekolah yang akhirnya mengangkat guru honorer. Dia pun tak bisa melarang karena memang para murid membutuhkan guru untuk mengajar mereka.

Pemerintah pun sebenarnya telah membuat kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan PNS di instansi pemerintahan. Namun, hingga kini aturan yang mengatur hal itu masih belum turun.

Syadali menyatakan, untuk mengantisipasi diangkatnya CPNS, P3K maupun honorer K2 menjadi PNS, pihaknya telah menganggarkan dalam APBD sebesar Rp 250 juta. Namun jika pengangkatan tersebut tak kunjung terealisasi, maka anggaran itu akan dikembalikan ke kas daerah.

Salah seorang kepala sekolah di Kecamatan/Kabupaten Indramayu yang enggan disebut namanya mengatakan, sekolah yang dipimpinnya sangat kekurangan guru. Karena itu, dia terpaksa mengangkat guru honorer meski tahu bahwa sekolah negeri dilarang mengangkat guru honorer. ''(Pemerintah) cuma membuat aturannya saja, tapi tidak memberikan fasilitas (penambahan guru PNS),'' tandasnya. 

Sumber: republika.co.id

Read More