Lima belas desa di Kabupaten Indramayu tergolong desa rawan pangan yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, Pemerintah Kabupaten Indramayu diminta lebih peduli dengan rawan pangan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indramayu.
Koordinator Kelompok Program Lingkungan Bebas Rawan Pangan Tingkat Kabupaten Indramayu, Heri Hasan, Rabu (24/6/2015), mengatakan, sebanyak 15 desa di Kabupaten Indramayu yang mendapat bantuan provinsi dari Pemprov Jabar. Sementara jumlah desa yang tergolong rawan pangan diperkirakan lebih dari itu.
Dia menyebutkan, kelima belas desa itu adalah Desa Tegal Girang Kecamatan Bangodua, Desa Nunuk Kecamatan Lelea, Desa Jatisawit Kecamatan Jatibarang, Desa Arahan Kidul Kecamatan Arahan, dan Desa Dermayu Kecamatan Sindang.
Kemudian, Desa Cantigi dan Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi, Desa Cangkok dan Desa Lajer Kecamatan Tukdana, serta Desa Tenajar Lor, Desa Lemah Ayu, dan Tenajar Kecamatan Kertasemaya.
Di samping itu, Desa Dukuh Jati Kecamatan Krangkeng, Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel, dan Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener. "Ada 15 desa di 11 kecamatan," ucapnya.
Heri menjelaskan, setiap desa itu terdiri satu kelompok. Dengan demikian, terdapat 15 kelompok masyarakat di Kabupaten Indramayu yang menerima program yang beranggotakan 40-45 balita.
Sasaran program ini, menurut dia, adalah balita dan ibu hamil. Namun, untuk tahun 2015, fokus bantuan untuk penanganan balita yang kurang gizi.
Mengenai besaran bantuan, Heri menyebutkan, anggarannya sebesar Rp 25 juta per desa per kelompok masyarakat. Sementara bentuk bantuannya berupa pemberian makanan tambahan dan pemberian bantuan bibit untuk optimalisasi pemanfaatan lahan.
Menurut Heri, keberadaan balita kurang gizi di berbagai seluruh Jabar menjadi perhatian Pemprov Jabar. Oleh karena itu, Pemprov menyasar ratusan desa di Jabar yang tergolong desa rawan pangan, di antaranya 15 desa di Kabupaten Indramayu.
"Pengategorian desa rawan itu sendiri dilihat dari faktor ekonomi masyarakatnya serta melihat kondisi bayi dan ibu hamil atau menyusui," katanya. Dengan harapan Pemprov Jabar, kata Heri, agar tak ada bayi dan balita yang menderita gizi buruk di Kabupaten Indramayu.
Untuk itu, lanjut Heri, Pemprov Jabar membuat program Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Limbas Serangan). Pada tahun ini ada 15 desa yang masuk program tersebut di Kabupaten Indramayu. Jumlahnya meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 12 desa.
Di samping balita kurang gizi, ungkapnya, program Limbas Serangan juga menyasar ibu hamil, terutama yang perekonomiannya lemah. "Program ini diharapkan dapat menyelamatkan balita dan ibu hamil yang kurang gizi," ucapnya.
Namun, yang tak kalah pentingnya dari tujuan program Limbas Serangan adalah mengubah pola pikir masyarakat Jabar agar gemar mengonsumsi makanan lokal yang beragam dan bergizi seimbang. "Bukan hanya mengatasi kurang gizi. Juga pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing untuk tanaman produktif," katanya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu, Warjo, mengaku tidak dilibatkan dalam program luncuran Pemprov Jabar tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya tidak mengetahui pasti jumlah desa dan kelompok penerimanya. "Limbas Serangan merupakan program Pemprov Jabar. Tidak pernah ada koordinasi dari pemprov kepada kami," ucapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya tidak bisa memonitor secara akurat kegiatan di lapangan. "Apakah pengalokasiannya tepat sasaran atau tidak,'' kata Warjo.
Sepengetahuan dirinya, program ini berjalan sejak 2010, tetapi baru masuk Kabupaten Indramayu sejak 2013. Sejak mulai berjalan hingga saat ini, pihaknya tidak mengetahui perkembangan dari program tersebut.
"Nama-nama penerima belum menerima data dari provinsi. Karena bantuan langsung dr provinsi. Tidak pernah ada koordinasi dari pemprov dengan pemkab. Tidak seperti program lainnya," katanya.
Dia meminta Pemprov Jabar agar memberikan informasi dan berkoordinasi apabila ada kegiatan-kegiatan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, pihaknya bisa ikut memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan perkembangannya.
"Kami juga akan ada pendekatan kepada koordinator agar apabila ada program pemerintah provinsi atau pusat agar memberi tahu kami," tuturnya.
Sumber: pikiran-rakyat.com
