Permasalahan kemiskinan penduduk Indramayu dipicu salah satunya oleh gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Kepala Bidang Data Informasi Penelitian dan Analisa Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indramayu Dadang Oce Iskandar menegaskan pihaknya telah berusaha mengurangi jumlah warga miskin itu.
Oce mengakui data tingkat kemiskinan yang dimiliki Bappeda Indramayu juga bersumber dari sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik Indramayu. Selama ini, ia mempercayai kebenaran data tersebut termasuk tingkat kemiskinan 2015 yang naik sebanyak empat persen dari tahun sebelumnya.
"Dari pengamatan saya, banyak masyarakat Indramayu yang langsung membelanjakan uangnya sekaligus saat mendapatkan uang. Padahal kebutuhan pendidikan anaknya belum terpenuhi, kesehatannya belum terjamin tapi tingkat konsumsi mereka tinggi," kata Oce di kantornya, Jumat 11 November 2016.
Tingkat pengeluaran setiap warga Indramayu dalam data BPS Provinsi Jawa Barat 2015 tercatat sebanyak Rp 8,769 juta per tahun. Sementara rata-rata lama sekolah setiap warga hanya 5,46 tahun atau setara dengan tingkat sekolah dasar. Padahal, harapan lama sekolahnya mencapai 12,09 tahun dan harapan hidup mereka mencapai usia 70,59 tahun.
"Artinya, masyarakat Indramayu cukup puas dengan kondisinya saat ini. Mereka measa tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Pendidikan mungkin masih dianggap sebagai beban karena harus mengeluarkan biaya yang banyak sedangkan mereka juga sangat membutuhkan uang untuk makan sehari-hari," kata Oce menjelaskan.
Oce mengatakan pemerintah daerahnya perlu memotivasi masyarakat untuk merubah pandangan hidupnya. Ia menilai salah satu caranya ialah dengan mendorong masyarakat membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain.
Menurut pengamatannya, selama ini masyarakat Indramayu banyak tergantung pada kondisi alam sehingga saat terjadi bencana penghasilannya pun berkurang. Ia mencontohkan petani yang bergantung pada hujan dan nelayan yang berhenti mencari ikan saat terjadi badai di laut.
“Program pengentasan kemiskinan ini ada di setiap SKPD yang terkait seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lainnya. Bappeda menghimpun program-program tersebut melalui tim khusus pengendalian kemiskinan tingkat daerah,” kata Oce. Ia meyakinkan tim tersebut sudah bekerja optimal sesuai tugasnya.
Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indramayu Atin Anifah mengakui pihaknya belum pernah melakukan pendataan khusus terkait kemiskinan warga Indramayu. Pihaknya menyadari tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pendataan tersebut.
Pendataan serupa menurutnya hanya dilakukan apabila ada program dari pemerintah pusat untuk bantuan tertentu seperti Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluuarga Harapan. “Untuk penerima KIS yang terdata dari pusat pada 2015 sebanyak 174.002 orang. Tapi sekarang ada penambahan dan sedang kami verifikasi datanya sebanyak 43.225 orang,” kata Atin di ruangan Kepala Bidang Sosial Zulkarnaen.
Sementara penerima bantuan PKH di Indramayu saat ini mencapai 25.504 keluarga dengan tambahan 37.658 keluarga yang sedang diverifikasi datanya. “Tapi angka tersebut tidak bisa dijadikan acuan jumlah warga miskin di Indramayu. Perlu ada pendataan secara khusus berdasarkan 11 kriteria warga miskin dari Permensos Nomor 146/HUK/2013,” kata Zulkarnaen.
Sumber: http://bit.ly/2eQn436
